Memang benar adanya, tahun ini adalah tahun politik untuk Indonesia. Menjelang pergantian tahun, suhu politik di Indonesia semakin memanas. Fenomena ini di prediksi akan semakin memiliki tensi yang kuat hingga pemilu april mendatang, dan mungkin nanti menjelang awal-awal kepemimpinan presiden/wakil presiden terpilih serta para wakil rakyat lainnya.
Dalam hal ini, media sangatlah berperan dalam menentukan atmosfir sosial politik di masayarakat kita. Media merupakan bagian pilar terpenting dalam membangun demokrasi dan peradaban. Tergantung bagaiamana opini media di arahkan, apakah ke arah yang baik atau sebaliknya. Tapi semua sudah mafhum, media tidaklah lepas dari kepentingan terutama ekonomi. Sehingga logika industri sering kali menjadi dominan digunakan dalam melakukan perwartaan. Maklum saja, media juga butuh makan.
Tapi di sinilah letak masalahnya. Ketidakmampuannya untuk netral, maka arah pemberitaannya pun mudah di kendalikan (dipolitisasi). Terutama bagi siapa yang memiliki modal (dana) yang besar maka mereka dapat “membeli” konten pemberitaan sesuai dengan kehendak hati. Dalam konteks perpolitikan kita sekrang, media sangat jelas menghadirkan karakternya yang kurang adil. Lebih-lebih ketika beberapa raja media di Indonesia terlibat dalam politik praktis.
Tak perlu saya menyebut nama dan merek. Pembaca sudah paham siapa mereka dan media apa yang mereka miliki. Keberadaan mereka dalam ranah perpolitikan praktis kita, sangat berbahaya bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Mereka akan mengarahkan opini publik sesuai dengan agenda yang di inginkan. Sementara banyak hal penting lain atau pemberitaan lain yang perlu di angkat tapi tak jarang harus di pendam karena tidak berkesesuaikan dengan kepentingan mereka (baca: penguasa media) atau malah merugikan.
Bukan berarti para raja media ini tidak bisa terlibat pada ranah politik praktis. Itu hak semua warga negara untuk memilih dan dipilih. Tapi yang banyak di sangsikan oleh banyak kalangan adalah bagaiamana netralitas serta keadilan mereka nantinya. Tidak usah berbicara jika seandainya terpilih menjadi wakil rakyat, sekarang sebelum pemilihan terjadi kehendak hati untuk “memain-mainkan” opini masyakarat melalui medianya sudah terjadi. Lantas, bagaiamana dengan lawan-lawan politiknya yang kurang atau tidak memiliki akses terhadap media terlebih media mainstream (tertuama Televisi) di Indonesia ? Tidak adil bukan.
Inilah fakta demokrasi kita. Kita membutuhkan kesedaran etika yang tinggi untuk membangun bangsa ini. para raja media itu harus sebisa mungkin menahan nafsu ‘keserakahnnya’ agar rakyat bisa adil dalam menentukan sikap. Harusnya ada keadilan dalam pemberitaan terhadap apa yang di inginkan oleh lawan-lawan politiknya, sehingga rakyat bisa melihat, mendangar dan merasakan mana yang terbaik. Mungkin harus ada regulasi yang tegas untuk membatasi keliaran industri media kita agar tidak memihak pada pihak tertentu saja.
~Makassar, 15 Desember 2013
Komentar
Posting Komentar